Pedoman Pemberitaan Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:


1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.


2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.


3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).


4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).


5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.



6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.



7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.



9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.



Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Newsviva.co.id sebagai Generasi Pelopor Pemberitaan Media Online

vivanews merupakan portal berita dengan mengandalkan kedalaman, kecepatan, pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat. Dikelola oleh PT. Viva Media Baru, anak perusahaan PT Visi Media Asia yang juga mengelola bisnis penyiaran (antv, tvOne).

Situs ini diluncurkan sejak tahun 2008 dan merupakan situs web berita pertama di Indonesia yang dapat menerima informasi dari pembaca VIVAnews yang pernah melihat peristiwa penting yang ingin dibaca oleh pembaca lainnya melalui fitur U-Report

Situs ini bisa diakses selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu (24/7) melalui komputer pribadi, laptop (netbook dan notebook), telepon seluler, dan PDA serta secara kreatif menggabungkan antara teks, foto, video, dan suara.

Vivanews merupakan situs berita yang tidak memiliki media cetak yang dikelola oleh PT Viva Media Baru, anak perusahaan dari yang mengelola bisnis penyiaran ANTV dan tvOne.

Vivanews merupakan pendatang baru di dunia berita online. Perkembangan yang semakin pesat yang dilakukan oleh Vivanews dalam kurun waktu kurang lebih 2,5 tahun akhirnya bisa merebut posisi kompas sebelumnya dan sekarang telah menjadi urutan nomor dua situs terbesar setelah Detik.

Hal ini merupakan bukti pencapaian yang telah dilakukan oleh Vivanews walaupun situs tersebut masih merupakan situs pendatang baru di dunia berita online.

Kategori yang disuguhkan oleh vivanews tersebut seperti berita tentang politik, bisnis, nasional, metro, dunia, sains dan teknologi, sport, bola, otomotif, showbiz, cosmopolitan, sorot, analisis, makan, focus, forum, dan blog.

Kelengkapan berita yang disajikan tentu menjadi daya tarik masyarakat untuk mau mengakses Vivanews sebagai media untuk mendapatkan informasi yang sangat update.

Fungsi dari situs berita ini telah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari isi berita yang sebagian besar terdiri dari informasi tentang peristiwa, kejadian, pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman luas mengenai banyak hal.

Video Kisruh di rapat mediasi Gubernur DKI dengan DPRD

Rapat mediasi klarifikasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015 berlangsung ricuh. Dalam rekaman video yang didapat Kompas.com dari Humas Pemprov DKI Jakarta, kericuhan terjadi saat rapat akan berakhir.

Dalam sambutan penutupnya, Ahok menegaskan, pihaknya tidak mendiskriminasi usulan DPRD DKI Jakarta.

Saya mau tanya pada beliau (pejabat SKPD) ini, (usulan siluman) ini sesuai pembahasan atau tidak. Coba tolong angkat tangan," kata Basuki kepada ratusan pejabat SKPD yang memenuhi ruang rapat Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Kamis (5/3/2015).

Belum dijawab para pejabat SKPD, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menyela pembicaraan Ahok.

"Ini kan setelah Bapak kumpulin (lurah dan camat) kemarin. Bapak bilang ke mereka, mana anggaran hasil pembahasan dan sesuai peraturan atau tidak," kata pria yang akrab disapa Lulung itu.

Pernyataan Lulung ini membuat suasana di dalam ruang rapat semakin tidak kondusif. Para anggota Dewan berteriak dengan kata kasar dan ada pula yang berdiri maupun menyalakan mikrofon untuk interupsi.

Melihat suasana yang tidak kondusif, Yuswandi mengambil alih rapat itu kembali. Ia memutuskan rapat segera ditutup.

Setelah rapat usai, terlihat Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Doddy Riyadmadji membawa beberapa personel pengamanan Kemendagri untuk mengamankan Ahok. Sementara suasana di dalam ruang rapat masih ricuh dan anggota Dewan masih terus berteriak. (Kompas.com)

Menang Besar, Persib Tetap Butuh Bomber Asing

Bandung -- Persib Bandung sukses meraih kemenangan telak dalam laga perdana mereka di kompetisi AFC Cup. Empat gol mampu dilesakan para punggawa Persib dan dua diantaranya dicetak oleh pemain depan, Atep dan Yandi Sofyan. Namun meski begitu pelatih Persib, Emral Abus mengatakan kebutuhan Persib akan sosok penyerang asing belum usai.

“Tentu akan lebih baik kita punya striker asing dan saat ini masih banyak peluang yang gagal jadi gol,” ungkap Emral dalam konferensi pers di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (25/2).

Pelatih asal Padang itu mengatakan bahwa di pertandingan tadi dia masih melihat para penyerang Persib belum maksimal dalam mengkonversi peluang menjadi gol. Dalam beberapa kesempatan, Tantan dan kawan-kawan tidak tenang ketika sudah berada di depan gawang.

“Tadi kita masih terburu-buru ingin cepat cetak gol. Harusnya mereka kontrol dulu, tadi mereka buru-buru dan akhirnya bola naik atau melenceng,” sambungnya.

Persib memang tengah mencari bomber asing yang nantinya akan menjadi ujung tombak di lini depan. Sejauh ini sudah 10 pemain mengikuti seleksi dan semuanya belum memenuhi kriteria yang dicari. Dan saat ini, Ousmane Bin Goita tengah menjalani proses trial namun nasibnya pun dikabarkan sedang di ujung tanduk

Operasi Pasar Beras Jokowi Belum Sentuh Pasar-pasar Kecil

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melepas ribuan ton beras untuk rakyat miskin untuk operasi pasar menyikapi harga beras yang masih tinggi. Namun, operasi pasar yang sudah dilakukan tiga hari lalu, sampai saat ini belum menjangkau pasar-pasar kecil.

Seperti di pasar Mampang, Jakarta Selatan. Pedagang beras di pasar ini semua mengaku belum merasakan beras Bulog yang dijanjikan bisa membuat harga beras turun, dan dijual dengan harga murah.

Meski rencana tersebut sudah mereka dengar, bahkan di pasar ini sudah disapkan gudang penyimpanan beras Bulog tersebut, hingga kini pedagang masih menjual beras yang mereka beli sendiri dengan harga yang sudah naik.

"Belum dapat sampai sekarang. Tapi sudah ada pemberitahuan, baru didata siapa saja yang mau ambil dan berapa banyak," kata Anto, salah satu pedagang kepada detikFinance, Jumat (27/2/2015).

Anto mengaku, belum mengetahui berapa harga beras yang dijual melalui operasi pasar tersebut. Dia berencana mengambil jatah sebanyak 10 bal atau karung beras yang masing-masing seberat 50 kg.

"Ngambil 10 bal, tapi dilihat dulu kualitasnya. Kalau jelek, ngapain kita ambil," tuturnya.

Sama halnya dengan Anto, Soni yang tokonya berjarak tak begitu jauh juga tengah menunggu beras Bulog yang dijadwalkan akan datang dalam waktu dekat.

"Nggak banyak-banyak saya ambil paling setengah ton. Kemarin sudah didata, tapi nggak tahu kapan datang," tutupnya. (detik.com)

Selingkuh Dilegalkan di Korsel, Bisnis Kondom Menggeliat

Jakarta -Mahkamah Agung di Korea Selatan menggugurkan aturan yang melarang perzinaan, alias hubungan seks di luar nikah. Dampaknya, saham produsen kondom terbesar di Negeri Ginseng pun melejit.

Seperti dikutip dari CNN, Jumat (27/2/2015), saham Unidus Corp naik 15% setelah keputusan tersebut. Mahkamah Agung Korea memutuskan, aturan anti perzinaan itu membatasi kehendak seseorang untuk melakukan hubungan intim. Keputusan untuk melakukan hubungan badan dipandang sebagai hak pribadi setiap warga negara.

Sebelumnya, pelaku perzinaan terancam hukuman 2 tahun penjara. Menurut laporan media-media Korea, lebih dari 50.000 orang telah dilaporkan melakukan zina dan 35.000 di antaranya sudah masuk bui.

Aturan anti perzinaan berlaku mulai 1953, yang bertujuan melindungi perempuan. Regulasi ini telah beberapa kali direvisi, tetapi Mahkamah Konstitusi Korea tetap mempertahankannya.

Pada 2008, Mahkamah Konstitusi Korea juga menggugurkan permohonan untuk mencabut aturan ini. Alasannya adalah menjaga keharmonisan sosial. (detik.com)